|
Pemerintah mengakui penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih rendah. Hal itu terkait perubahan yang dilakukan pemerintah untuk kemudahan kredit bagi usaha kecil menengah (UKM). Sampai Mei 2010, KUR baru terserap Rp 3 triliun dari target Rp 13 triliun di 2010.
"Rendahnya penyerapan KUR kalau untuk semester I-2010 hanya terkait masalah administrasi saja," ujar Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (12/7/2010).
Hatta menilai penyerapan KUR yang masih rendah, bukan karena tidak ada UKM yang meminta. Tapi lebih karena adanya perubahan sistem dalam meningkatkan aksesibilatas memorandum of understanding (MoU) antara UKM dengan pihak perbankan.
"Kita yakin setelah itu akan bergulir dengan cepat, jadi disisa Semester II/2010 akan meningkat kembali," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Menko Perekonomian Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Erlangga Mantik mengatakan, perlu usaha ekstra bagi pemerintah untuk mencapai target penyaluran KUR sebesar Rp 13 triliun sampai akhir tahun ini. Karena sampai dengan Mei 2010, kredit yang tersampaikan ke masyarakat hanya Rp 3 triliun.
"Bulan Juni ini masih kita evaluasi, anggaplah Juni ini sekitar Rp 1 triliun maka satu semester kita baru Rp 4 triliun. Masih butuh Rp 9 triliun lagi, sedangkan waktu yang tersisa hanya tinggal satu semester," ujar Erlangga di kantornya.
Sebetulnya, lanjut Erlangga, secara umum angka ini masih sejalan dengan penyaluran kredit perbankan yang disampaikan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 18,7% dari target 20%-22%. Namun peningkatan target KUR yang hampir 100% dibanding tahun lalu membuat perbankan agak kesulitan. Apalagi jika melihat risiko Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet dari pinjaman yang diberikan.
Erlangga menyatakan sampai dengan Mei 2010, kredit macet yang terdata sudah mencapai 6%. Meningkat dibandingkan dengan awal Januari 2010 yang hanya di kisaran 5,8%.
"Ya memang untuk NPL ada kecenderungan untuk peningkatan, itu wajar karena sebagian yang diberikan baru memulai usahanya," jelasnya.
Meski demikian, kata Erlangga, baik pemerintah maupun perbankan tetap memberikan tenggat waktu. Misalkan untuk kredit modal kerja diberikan waktu tiga tahun, tapi tetap bisa menambah waktu selama tiga tahun berikutnya. Kemudian untuk kredit investasi yang sebelumnya hanya lima tahun dapat ditambah lima tahun kembali.
Sementara Badan Pusat Statistik menyebutkan setidaknya ada 50 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bisa memperoleh KUR. Tapi dari Rp 3 triliun yang disalurkan sampai dengan Mei faktanya baru Rp 2,7 juta yang memanfaatkan.
Dari jumlah itu sektor paling besar masih perdagangan sebanyak 68%, pertanian antara 17%-18% sedangkan industri pengolahan baru dikisaran 3%-4%. Besarnya kredit di sektor perdagangan tidak terlepas dari tingginya permintaan dan cepatnya uang yang berputar.
"Kita semua yang berada di kementerian terus lakukan sosialisasi, baik di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perindustrian, Pertanian, begitupula di kantor Menko Perekonomian," ungkapnya.
Erlangga menilai berbagai kemudahan telah diberikan oleh pemerintah untuk memperoleh KUR, baik dari aksesibilitas ataupun penurunan suku bunga.
Sebagaimana diketahui, akhir tahun lalu pemerintah bekerjasama dengan bank menyepakati beberapa kesepakatan baik dari sisi aksebilitas maupun suku bunga. Keduanya kemudian sepakat untuk menurunkan suku bunga KUR Mikro (pinjaman kurang dari Rp 5 juta) dari 24% menjadi 22%.
Kemudian Penurunan suku bunga KUR Ritel (pinjaman lebih dari Rp 5 juta-Rp 500 juta) dari 16% menjadi 14%. Tidak hanya itu keduanya juga sepakat untuk menambah bank penyalurannya dari sebelumnya enam menjadi 19 bank.
sumber: DetikFinance
|
