ABDSI Siap Terapkan SKKNI Pendamping UMKM

ABDSI Siap Terapkan SKKNI Pendamping UMKM

Asosiasi BDS Indonesia (ABDSI) sebagai wadah bagi konsultan bisnis dan pendamping UMKM siap menerapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pendamping UMKM. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional ABDSI Samsul Hadi di tengah persiapan penyelenggaraan Konvensi RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bidang Pendamping UMKM yang akan digelar 13 Desember 2016 di Jakarta.

“ABDSI tengah mengawal gerakan #UMKMnaikKELAS seperti yang diamanatkan Presiden Jokowi dalam rangka mengakselerasi peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM menghadapi era global. Gerakan tersebut mensyaratkan tersedianya konsultan bisnis dan pendamping UMKM yang profesional dan tersedia di berbagai daerah. Karena itu, kehadiran SKKNI bidang Pendamping UMKM menjadi solusi tumbuhnya industri jasa pendampingan di masa mendatang,” ujar Samsul Hadi.

Selanjutnya Samsul Hadi menjelaskan bahwa upaya menghadirkan SKKNI bagi Pendamping UMKM sesungguhnya sudah dirintis ABDSI sejak 2010. Namun, Kementerian Koperasi dan UKM yang membawahi urusan pendampingan UMKM saat itu belum melihat urgensi SKKNI tersebut. “Baru di era menteri KUKM yang sekarang isu SKKNI Pendamping kembali digulirkan. Puncaknya adalah terbitnya Peraturan Menteri KUKM nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil. Di dalam Peraturan Menteri tersebut ditekankan perlunya standarisasi kompetensi pendamping UMKM dalam rangka pengembangan peran dan fungsi pendamping KUMKM,” imbuh Samsul Hadi.

Berdasar Peraturan Menteri tersebut, Kementerian KUKM bersama dengan ABDSI menggegas penyusunan Draf SKKNI Pendamping UMKM. Puluhan rapat, workshop, seminar, diskusi, telah dilakukan. Bongkar pasang draf SKKNI berulangkali dilakukan. Dengan mengacu pada peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang prosedur penyusunan SKKNI, telah diselenggarakan kegiatan penyusunan peta fungsi pendamping UMKM, penyusunan draf SKKNI, verifikasi internal, Pra-konvensi, dan Verifikasi Eksternal.

“Tanggal 13 Desember 2016 akan diselenggarakan Konvensi RSKKNI Pendamping UMKM yang merupakan rangkaian akhir dari proses penyusunan sebuah SKKNI. Setelah melalui berbagai saringan, ada 24 unit kompetensi kerja yang dirumuskan di dalam draf SKKNI tersebut,” ucap Samsul Hadi, yang juga Anggota Tim Perumus Penyusunan SKKNI Pendamping UMKM.

Samsul Hadi berharap tahun 2017 SKKNI Pendamping UMKM sudah bisa diimplementasikan di lapangan. “Perlu dilakukan kegiatan paralel dan cepat dalam menyiapkan asesor, modul pelatihan, LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), dan LDP (Lembaga Diklat Profesi). ABDSI siap mengambil peran aktif agar amanat Presiden Jokowi tentang #UMKMnaikKELAS bisa terwujud dengan lebih cepat,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam